Serang, PB | Lokataru Foundation menemukan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) di Banten. Dugaan pelanggan itu adanya campur Tangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto.
Di Provinsi Banten, kami menerima sejumlah aduan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang juga tercermin dalam catatan Badan Pengawas Pemilu
Direktur Lokataru Foundation, Delpero Marhaen mengatakan, bahwa Lokataru Foundation telah melakukan pemantauan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di berbagai provinsi, termasuk Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan enam provinsi pemekaran di Tanah Papua.
“Salah satu bentuk pelanggaran yang teridentifikasi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara untuk menguntungkan pihak tertentu, yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, serta aparat penegak hukum (APH), kepala desa, dan perangkat desa lainny,” ungkapnya saat konferensi pers, di Ledian Hotel, Jumat (22/11/2024).
Ia mengaku, pihaknya menemukan cukup temuan bukti dan saksi terkait dugaan pelanggaran campur tangan yang dilakukan Menteri Desa PDT, Yandri Susanto.
“Kami punya cukup temuan bukti dan saksi. Hentikan persuasi yang menguntungkan kelompok tertentu, buktikan bahwa layak jadi Menteri dan penegak hukum yang semestinya,” ujarnya.
Ia pun menghimbau, dengan sisa beberapa hari jelang pencoblosan biarkan masyarakat mengembangkan, menimbang calon calon yang untuk mereka pilih.
“Warga tidak butuh seorang Menteri, dan untuk menentukan pilihan, dan warga tidak penegak hukum untuk menentukan pilihan. Biarkan masyarakat menetukan pilihannya,” terangnya.
Tunjukan profesional seorang Menteri, karena masih banyak daerah yang yang harus dikunjungi, kenapa rajin banget berkunjung ke Banten, dengan mengumpulkan kades kades di wilayah Kabupaten Serang.
“Biarkan istrinya tidak terbayang bayangi, saya yakin istri nya pak Yandri punya kemampuan yang luar biasa, namun ditutupi, sehingga banyak yang bertanya yang mau jadi kepala daerah istrinya atau suami nya. Profesional saja sebagai Menteri, sehingga jangan bikin malu Kabinet pak Presiden Prabowo,” pungkasnya. (Pul/Aal/Red)
