Pandeglang, PB|Terkait pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan skandal retribusi parkir di Kabupaten Pandeglang, pihak Dinas Perhubungan dan CV. Arga Pratama memberikan klarifikasi guna meluruskan berbagai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat, menyatakan bahwa tudingan itu tidak benar dan salah persepsi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang Rudiyanto menyatakan, bahwa pengelolaan parkir tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pandeglang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yaitu dengan swakelola melalui penujukan langsung. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan praktik ilegal maupun bersengkokol dengan pihak swasta untuk mengelola retribusi parkir sebagaimana yang ditudingkan oleh LSM GBMI tersebut, melansir dari compaskotanews.com.
“Pengelolaan parkir tahun 2024 dilakukan sudah berdasarkan aturan melalui swakelola dan penunjukan langsung,” jelas Kepala Dinas.
“Kami juga telah melibatkan pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir,” sambungnya.
Terkait dengan target PAD yang tahun 2024 yang informasinya baru mencapai 31% tersebut, Kepala Dinas menyatakan bahwa hal itu terjadi akibat berbagai kendala teknis di lapangan.
“Tahun 2024 ini terdapat beberapa kendala, seperti pembatasan area parkir akibat pembangunan infrastruktur dan gangguan pada sistem retribusi elektronik. Kami sedang bekerja keras untuk meningkatkan capaian ini di akhir tahun,” ujar Kepala Dinas.
Komitmen Perbaikan Pengelolaan Parkir sebagai langkah perbaikan, Dinas Perhubungan mengumumkan rencana audit independen atas pengelolaan parkir di Kabupaten Pandeglang. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari retribusi parkir tercatat dan masuk ke kas daerah.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi. Audit independen akan menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan publik,” Ucapnya
Sementara H. Emus Mustagfirin menjelaskan soal kontrak CV. Arga Pratama dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pandeglang itu dipihak ketigakan oleh Dishub Pandeglang kepada CV. Arga Pratama setiap tahunnya selalu tercapai target dan berakhir hingga 2023 lalu. Dan kini masih mengelola parkir secara legal dan sesuai prosedur setelah kontrak habis pada tahun 2023 tersebut.
“Semua aktivitas pengelolaan parkir yang dilakukan pasca-kontrak merupakan hasil kesepakatan dengan Dinas Perhubungan bukan atasnama CV.Arga Pratama melainkan swakelola ditunjuk secara pribadi kepada saya perseorangan. Itupun hanya di wilayah Kecamatan Pandeglang dengan target PAD sebesar Rp.450 juta pertahun dan dibayarkan ke kas daerah setiap bulannya terealisasi melalui bukti setoran,” beber Mustagfirin.
“Jadi tudingan itu tidak benar dan tidak mendasar, kami bekerja berdasarkan komunikasi yang jelas dengan Dinas Perhubungan. Tidak ada pelanggaran hukum dalam operasional kami. Namun, jika ada kekeliruan, kami siap untuk diperiksa oleh pihak berwenang,” katanya lagi.
Adapun menanggapi isu target PAD retribusi parkir yang belum tercapai hingga akhir tahun 2024 ini yang masuk ke Kas Daerah baru mencapai 31% dari target Rp.950 juta pertahun se-Kabupaten Pandeglang itu bukan tanggungjawab dirinya.
“Intinya target PAD untuk wilayah Kecamatan Pandeglang yang menjadi tanggung jawab saya sudah tercapai 80, 07% dan terealisasi dibuktikan setoran setiap bulannya,” ujarnya.
Dengan klarifikasi ini, Dinas Perhubungan dan CV. Arga Pratama berharap masyarakat dapat menilai kasus ini secara objektif, sembari menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang.
“Kami mengajak kepada saudara narasumber LSM GMBI tidak bikin narasi sebelum ada pernyataan dari narasumber dari kedua belah pihak dan yang bersangkutan biar ada rasa tanggung jawab jangan sampai langsung naik media, setidaknya anda konfirmasi. “Pungkas Mustagfirin. (Silvi/Red)
