Oleh: Teja Sanjaya
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) baru-baru ini telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama kalangan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pernyataan tersebut dianggap merendahkan profesi wartawan dan LSM, yang selama ini memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam konteks demokrasi, wartawan dan LSM berfungsi sebagai pilar kontrol sosial yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, setiap ungkapan yang cenderung menstigma atau mendiskreditkan profesi ini patut dipertanyakan kevalidannya dan dampaknya terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Reaksi keras ini menunjukkan bahwa pernyataan Menteri PMD tidak hanya dianggap tidak tepat, tetapi juga berpotensi menciptakan kesan negatif terhadap dua entitas yang berkontribusi penting dalam menjaga ketahanan demokrasi.
Wartawan bertugas untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik, sementara LSM berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama yang kurang terwakili. Ketika Menteri PMD mengeluarkan pernyataan yang bersifat umum dan merendahkan, hal ini berisiko menciptakan polarisasi antara pemerintah dan pihak-pihak yang seharusnya berkolaborasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
Lebih jauh, seharusnya Menteri PMD fokus pada upaya memperbaiki program dana desa dan tata kelola anggaran desa. Program dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Namun, masih banyak laporan terkait penyalahgunaan dan korupsi dalam pengelolaan dana ini.
Mengabaikan isu besar tersebut dengan membuat generalisasi negatif terhadap wartawan dan LSM hanya akan mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendasar dan mendesak: bagaimana memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan bebas dari korupsi.
Selain itu, generalisasi semacam itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan antara pemerintah, wartawan, dan LSM. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa tidak semua wartawan dan LSM memiliki niat buruk. Sebaliknya, banyak dari mereka yang bekerja keras untuk memajukan kepentingan publik dan memperbaiki sistem pemerintahan dari dalam. Dengan mengetengahkan ungkapan yang bersifat merendahkan, pemerintah berisiko memadamkan suara-suara kritis yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses pembangunan dan reformasi sosial.
Hingga saat ini, Kementerian PMD belum memberikan klarifikasi resmi mengenai pernyataan yang kontroversial tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pihak-pihak terkait, termasuk para pegiat sosial, berharap agar pemerintah segera memberikan penjelasan. Klarifikasi yang tepat tidak hanya akan meredakan ketegangan yang muncul, tetapi juga dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah, wartawan, dan LSM. Langkah ini menjadi penting agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan atau disalahpahami.
Secara keseluruhan, penting untuk diingat bahwa dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil sangatlah krusial. Wartawan dan LSM tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, alih-alih merendahkan, lebih baik jika segala kontribusi yang diberikan oleh wartawan dan LSM dihargai dan dilihat sebagai bagian dari upaya kolektif untuk membangun bangsa.**
Penulis adalah: Pecinta Kesusastraan Indonesia, Ketua PJS DPC Kabupaten Tangerang, Wartawan Muda di Banten, Pendiri Media Portal Banten.
Sumber Referensi
[1] Kementerian PMD, “Pernyataan Menteri PMD soal Wartawan dan LSM,” 2023.
[2] A. S. Arif, “Peran Wartawan dan LSM dalam Masyarakat,” Jurnal Ilmu Sosial, vol. 12, no. 1, pp. 45-62, 2023.
