Kota Serang | Rencana pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten menghadapi kendala serius. Dari total 28 lokasi yang diusulkan, hampir separuh dinilai belum memenuhi persyaratan teknis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi H, mengungkapkan hal itu usai menerima tim monitoring dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Ruang Rapat Setda Banten, KP3B-Curug, Kota Serang, Jumat, 29 Agustus 2025.
“Tadi kita baru saja menerima tim monitoring dari Kemendagri dan Kementerian PU terkait ekspose laporan survei lahan pembangunan dapur SPPG di Provinsi Banten,” kata Deden.
Menurut Deden, tim pusat telah melakukan survei bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hasilnya, banyak titik yang tidak sesuai kriteria, baik dari sisi luas lahan maupun akses jalan.
“Dari total yang diusulkan, hampir 50 persen belum memenuhi persyaratan, ada yang kurang luas dan akses jalan yang belum sesuai,” ujarnya.
Meski begitu, Pemprov Banten akan tetap menindaklanjuti temuan tersebut.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Kita akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memperbaiki dan melengkapi titik lokasi yang direncanakan,” tutur Deden.
Pemerintah pusat sebelumnya meminta agar pemerintah daerah memastikan kesiapan lahan dapur SPPG sebagai bagian dari program percepatan penanganan gizi.
Laporan: Saipul Bahri | Editor: Dodi Surya Pratama
