Pandeglang, PB|Kinerja sejumlah Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang kembali menjadi sorotan. Sejumlah tokoh pemuda menilai para Pjs Kades gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, sehingga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mereka.
Salah satu tokoh pemuda Kecamatan Jiput, Olih Kun SC, menyampaikan bahwa banyak laporan masyarakat yang masuk terkait lemahnya pelayanan publik, minimnya koordinasi dengan perangkat desa, hingga tidak transparannya pengelolaan dana desa.
“Banyak Pjs Kades yang tidak menjalankan musyawarah desa secara terbuka. Warga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Akibatnya, pembangunan dikhawatirkan tidak sesuai dengan RAB, bahkan diduga terjadi penyelewengan anggaran. Wallahu’alam Bisshawab. Ini tentu membahayakan demokrasi desa dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujar Olih dalam keterangan resminya kepada media, Senin (28/4/2025).
Lebih lanjut, Olih juga menyoroti sikap otoriter sejumlah Pjs Kades di Kabupaten Pandeglang dalam mengambil keputusan serta adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, khususnya di wilayah Kecamatan Jiput.
Menurutnya, keberadaan Pjs Kades yang menjabat terlalu lama tanpa evaluasi dapat memicu kecemburuan sosial dan berpotensi mengganggu stabilitas di tingkat desa. Ia juga menilai lemahnya pengawasan dari dinas terkait sebagai faktor penyumbang memburuknya kinerja para penjabat desa ini.
“Pemkab Pandeglang tampak pasif dan kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat. Ini tentu sangat disayangkan,” tambahnya.
Olih bersama para tokoh pemuda lainnya mendesak Bupati Pandeglang untuk segera membentuk tim evaluasi khusus guna menilai kinerja para Pjs Kades. Ia menegaskan, jika ditemukan adanya pelanggaran, para penjabat tersebut harus segera diganti dengan sosok yang lebih kompeten dan benar-benar berpihak kepada rakyat. (Daniel/Red).
