KABUPATEN SERANG | Suasana di depan Pendopo Bupati Serang mendadak riuh pada Kamis pagi, 31 Juli 2025. Bukan karena konser dadakan atau bazar minyak goreng, melainkan orasi dari LSM KPK Nusantara yang menggelar aksi, lengkap dengan pengeras suara dan segudang tuduhan yang bisa bikin buku LKS kalah tebal.
Aminudin, Ketua LSM KPK Nusantara Provinsi Banten, tampil bak dosen mata kuliah “Etika Pemerintahan 101”. Dengan nada tegas, ia mendesak Bupati Serang agar segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan, lengkap dengan Kabid dan Kasinya. Kalau perlu, katanya, ganti juga penjaga parkir dan petugas absensi.
“Kami curiga ada kongkalikong dalam jual-beli LKS dan buku paket. Harga LKS bisa tembus Rp120 ribu, buku paket bisa Rp200 ribu. Ini buku atau deposito?” ucap Aminudin sambil menggenggam secarik kertas yang entah SK tuntutan atau struk fotokopi.
Tak hanya itu, ia membeberkan dugaan pungutan dari paguyuban sekolah alias “paguyuban tapi menyayat dompet” yang katanya menarik Rp10 ribu per bulan dan Rp70 ribu per tahun. Dalihnya untuk taman sekolah dan cat dinding, padahal taman tetap gersang dan cat malah luntur sebelum anak-anak bisa mengeja huruf “A”.
“Bayar taman, tapi pulangnya anak-anak masih bisa main bola di lapangan tanah miring,” tambahnya, disambut tepuk tangan dari tiga orang pendemo dan satu tukang cilok.
Aminudin juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXIII/2025, yang katanya melarang segala bentuk pungutan di dunia pendidikan.
“Putusan MK jelas: sekolah itu gratis. Kalau mau pungut, jangan ke orang tua murid mending pungut sampah,” katanya, dengan nada satire yang membuat tiang bendera pun nyaris ikut tertawa.
Tak puas menguliti sektor pendidikan, Aminudin melebar ke isu lain: izin tambang galian C yang katanya “membuat lubang lebih banyak dari jalanan rusak”, proyek sekolah yang baru dibangun tapi sudah retak, dan peternakan yang katanya “lebih banyak sapi daripada pengawasan.”
Ia menyebutkan, proyek di SMPN 1 dan 2 Gunung Sari seperti “kue bolu setengah matang”. Baru setahun dibangun, sudah bocor dan retak. “Sepertinya dibangun bukan dengan beton, tapi dengan doa dan harapan,” sindirnya tajam.
Tak lupa, Aminudin juga menyoroti gaya pengawasan Bupati yang katanya “lebih suka ngintip di Instagram daripada turun ke lapangan.”
“Jangan cuma hadir di stories OPD. Hadir juga dong di lapangan yang becek itu,” ujar Aminudin, sambil mengangkat spanduk yang nyaris dibawa angin karena terlalu ringan katanya dicetak pakai anggaran swadaya, bukan bansos.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan maupun Bupati.
Namun menurut kabar burung, mereka sedang sibuk rapat membahas rencana penyusunan Standar Operasional Pungutan.
Editor: Dodi Surya Pratama| Laporan: Silvi
