Banten, PB|Aliansi Reformasi, yang terdiri dari beberapa LSM dan Media Online, kembali menyuarakan aspirasinya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten.
Dalam aksi mereka, Aliansi Reformasi mempertanyakan kebijakan Dinas yang menggunakan metode e-katalog untuk pekerjaan konstruksi. Mereka juga menemukan beberapa pihak penyedia yang mengerjakan proyek dengan sertifikat badan usaha yang sudah mati atau tidak sesuai dengan subklasifikasinya.
Danny, Presidium Aliansi Reformasi, mengatakan bahwa ia sangat kecewa dengan sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang tidak mau menemui mereka. “Kita sebagai masyarakat berhak mempertanyakan hal tersebut sebagai masyarakat dalam mengawal dan mengawasi kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Banten,” kata Danny.
Aliansi Reformasi juga mengkritisi kinerja Kepala UPTD PJJ Lebak yang masih ada beberapa ruas jalan yang belum terpelihara. “Aksi kita adalah bentuk kepedulian kepada tanah kelahiran kita dan melanjutkan perjuangan para tokoh-tokoh pendiri Provinsi Banten yang telah berjuang,” kata Danny.
Aliansi Reformasi berjanji akan terus bergerak sampai mendapatkan jawaban secara terang benderang. “Kita akan berangkat ke KPK untuk konsultasi dan membawa data serta persoalan yang terjadi di Pemprov Banten saat ini,” kata Danny. (IPUL/RED)
