Serang | Polemik penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 13 Kota Serang makin memanas. Isu dugaan penyalahgunaan anggaran dan pungutan liar terhadap siswa menyeruak ke publik, menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi pengelolaan dana pendidikan.
Pihak sekolah buru-buru membantah tudingan itu. Dalam klarifikasi resminya, SDN 13 menegaskan pengelolaan Dana BOS dilakukan sesuai aturan dan selalu diawasi Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tuduhan adanya ketertutupan atau penyalahgunaan tidaklah benar,” tulis pihak sekolah.
Mereka juga membantah soal iuran siswa untuk pengecatan dan kebersihan. Pihak sekolah menyebut, bila ada swadaya dari orang tua, hal itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban resmi.
Namun klarifikasi tersebut belum meredakan sorotan publik. Dedi Gondrong, Ketua Aktivis Aliansi Muda Banten, menilai transparansi harus dijalankan secara penuh tanpa ada ruang abu-abu.
“Kami tidak menuduh, tapi jangan main-main dengan uang anak sekolah. Setiap rupiah Dana BOS adalah hak peserta didik. Negara wajib memastikan dana itu benar-benar dipakai untuk kepentingan pendidikan, bukan yang lain,” tegas Dedi.
Sekolah berdalih anggaran perpustakaan difokuskan untuk peningkatan literasi dan koleksi bacaan, sementara kenaikan anggaran tahap kedua digunakan memperbaiki sarana prasarana demi keselamatan proses belajar mengajar.
Meski begitu, Dinas Pendidikan Kota Serang disebut akan ikut memantau langsung isu ini. Publik kini menunggu, apakah klarifikasi sekolah cukup untuk menutup polemik, atau justru membuka jalan investigasi lebih dalam terkait pengelolaan Dana BOS di Kota Serang.
Disclaimer: Berita ini memuat klarifikasi resmi dari pihak sekolah. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi lanjutan dari pihak terkait agar informasi yang disajikan berimbang.
