Jakarta | Gelombang protes terbesar dalam sejarah desa bakal pecah di jantung kekuasaan. DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) resmi menyerukan aksi damai nasional pada 8 Desember 2025 di kawasan Istana Negara dan Monas, Jakarta. Targetnya bukan main, menggugah hati Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan baru soal Dana Desa.
Dalam dokumen undangan resmi yang beredar luas, APDESI menyebut akan mengerahkan 50 ribu kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga RT/RW, hingga kader PKK dari 37 provinsi. Surat bernomor 411/DPP APDESI/XII/2025 itu memuat tiga tuntutan tajam:
1. Cabut Permenkeu 81/2025 yang dinilai menghambat pencairan Dana Desa tahap II lewat mekanisme non-termark.
2. Batalkan Permenkeu 49/2025 yang menjadikan Dana Desa tahun 2026 sebagai jaminan pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
3. Kembalikan kewenangan penuh Musyawarah Desa dalam menentukan penggunaan anggaran dan program pemerintahan desa.
APDESI menilai kebijakan baru Kementerian Keuangan berpotensi memotong Dana Desa hingga Rp40 triliun–Rp60 triliun pada 2026. Hasilnya, menurut dokumen itu, tiap desa hanya akan menerima Rp300–Rp400 juta, jauh di bawah angka ideal Rp800 juta–Rp1,2 miliar yang dinikmati desa selama periode 2015–2025.
“Dana Desa bukan objek utang. Kebijakan ini bisa melumpuhkan pelayanan dasar bagi warga desa,” tulis APDESI dalam lampiran argumentasi tiga halaman.
APDESI menyebut langkah pemerintah itu sebagai “kebijakan top-down” yang berpotensi memicu konflik anggaran, memperlemah pelayanan, dan menggerus kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa. Bahkan, dokumen internal mereka menyebut kebijakan ini bisa “mengerdilkan fungsi pemerintah desa yang bekerja 24 jam melayani masyarakat.”
Meski mengklaim aksi akan berlangsung damai dan tanpa atribut partai maupun organisasi, kelengkapan teknis menunjukkan mobilisasi massif. APDESI mencatat akan mengerahkan 880 bus dan 600 kendaraan kecil menuju Jakarta. Peserta diminta memakai PDH warna khaki, membawa bekal sendiri, serta wajib menyertakan satu paramedis per rombongan.
Ada larangan tegas membawa miras, senjata tajam, obat terlarang, spanduk provokatif, atau ejekan kepada pemerintah. Setiap rombongan diwajibkan melapor ke aparat kepolisian sebelum berangkat.
Dari analisis Portal Banten, inti problem berada di satu titik: rencana pemerintah menjadikan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman koperasi nasional. Untuk pertama kalinya sejak UU Desa 2014 berlaku, negara diduga akan menggunakan Dana Desa sebagai instrumen hutang untuk pembiayaan program skala nasional.
Dokumen APDESI menulis dengan gamblang:
“Sejarah belum pernah mencatat Dana Desa dipotong otomatis. Ini akan menjadi yang pertama, dan ini bahaya.”
APDESI juga menyebut prediksi anggaran 2026: APBN naik menjadi Rp3.842 triliun, namun alokasi Dana Desa justru turun dari Rp71 triliun (2025) menjadi potensi Rp40–Rp60 triliun setelah skema pemotongan KDMP berjalan.
Pertanyaan yang Harus Dijawab Pemerintah
1. Mengapa dana untuk pelayanan desa justru dijadikan jaminan pinjaman koperasi nasional?
2. Siapa perancang skema Koperasi Desa Merah Putih dan apa jaminan transparansinya?
3. Jika terjadi pemotongan otomatis, di mana posisi Musyawarah Desa jantung demokrasi desa dalam memutuskan anggaran?
Aksi 8 Desember 2025 bukan sekadar unjuk rasa. Ini pertarungan arah kebijakan Dana Desa di era baru pemerintahan. Ribuan kepala desa siap menantang Menteri Keuangan dan menunggu jawaban langsung Presiden Prabowo.
Jika tuntutan tidak dikabulkan, APDESI mengisyaratkan aksi lanjutan di 2026.
Yang jelas, Istana bersiap kedatangan gelombang paling besar dari desa bukan untuk pesta, tetapi menuntut kedaulat anggaran.
Laporan: Ma’an | Editor: Dodi Surya Pratama
