Jakarta | Di tengah sorotan publik soal lambannya mitigasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan sikap pemerintah: fokus pada penanganan konkret, bukan pada perdebatan status bencana nasional.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Alam wilayah Sumatra, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (03/12/2025). Prasetyo menegaskan pemerintah pusat telah mengerahkan seluruh sumber daya nasional.
“Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau back up dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, pemerintah tak menetapkan status bencana nasional karena mempertimbangkan berbagai aspek lapangan. Fokus utama saat ini adalah kecepatan respons, distribusi logistik, dan dukungan operasional penuh kepada daerah.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi langsung agar seluruh kementerian dan lembaga “backup total” penanganan bencana.
Tak hanya pengerahan personel TNI, Polri, dan BNPB, pemerintah juga menyiapkan Dana Siap Pakai hingga Rp500 miliar — dan jumlah itu disebut bisa ditambah kapan saja.
“Apabila dana siap pakai perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” tegas Mensesneg.
Menko PMK Pratikno memperkuat pernyataan tersebut. Menurutnya, Presiden memerintahkan agar situasi bencana di Sumatra ini diperlakukan sebagai prioritas nasional.
“Dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno dalam keterangan pers bersama di Halim, Rabu (3/12/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga telah diperintahkan untuk ekstra responsif, memastikan penyelamatan korban, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas vital berjalan tanpa hambatan.
“Penanganan nasional dilakukan dengan mengerahkan sumber daya maksimal, baik dari BNPB maupun dari TNI dan Polri,” pungkasnya.
Di balik pernyataan tegas pejabat pemerintah, sejumlah pertanyaan menggelinding:
Jika status tidak penting, mengapa daerah masih kesulitan akses logistik?
Bagaimana mekanisme realisasi penambahan dana di tingkat daerah?
Siapa yang bertanggung jawab atas koordinasi lapangan bila status bencana nasional tak ditetapkan?
Publik menunggu bukti nyata, apakah banjir dukungan ini benar terasa di posko-posko pengungsian, bukan sekadar pernyataan di meja konferensi pers.
Tim redaksi akan terus memantau perkembangan dan mengonfirmasi fakta di lapangan terkait efektivitas instruksi Presiden dalam penanganan bencana di ketiga provinsi tersebut.
Editor: Dodi Surya Pratama
