Tangsel, PortalBanten.Id | Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, akhirnya angkat bicara terkait sorotan publik terhadap sejumlah pos anggaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024. Benyamin menegaskan bahwa publikasi LKPD merupakan kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sekaligus bukti komitmen transparansi keuangan daerah.
“Pemkot Tangsel mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan kami berkomitmen memberi penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel,” kata Benyamin dalam keterangan pers, Selasa (23/9/2025).
Salah satu pos yang menuai kritik ialah anggaran suvenir dan cendera mata sebesar Rp20,48 miliar. Benyamin menjelaskan, anggaran itu digunakan di seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan selama satu tahun.
Suvenir tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perlengkapan ibadah, hingga penghargaan atlet berprestasi.
“Pengadaan suvenir dibelanjakan lewat UMKM untuk mendukung ekonomi masyarakat Tangsel,” ujarnya.
Anggaran lain yang disorot ialah konsumsi rapat dan pertemuan sebesar Rp60 miliar. Menurut Benyamin, pos itu meliputi pertemuan masyarakat, forum koordinasi lintas daerah, hingga fasilitasi kegiatan besar seperti pemberangkatan 1.300 jemaah haji, peringatan hari besar nasional, hingga kegiatan olahraga, seni, dan kepemudaan.
“Dalam hal ini melibatkan puluhan ribu orang,” kata Benyamin.
Selain itu, perjalanan dinas sebesar Rp117 miliar dialokasikan untuk pelatihan aparatur, koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, hingga keberangkatan petugas haji daerah.
“Termasuk pengganti transportasi masyarakat yang menghadiri pelatihan atau sosialisasi,” ucapnya.
Adapun anggaran alat tulis kantor dan perlengkapan sebesar Rp38 miliar disebut sebagai biaya operasional selama satu tahun untuk 37 perangkat daerah, 54 kelurahan, 3 RSUD, 35 puskesmas, dan 207 UPT sekolah.
Benyamin juga meluruskan soal dana pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan yang tercatat Rp731 juta.
“Itu dipakai untuk instalasi listrik kantor, sementara pemeliharaan jalan dan irigasi masuk ke belanja modal dengan pagu Rp538 miliar,” jelasnya.
Untuk bantuan sosial, tercatat Rp136 juta disalurkan kepada dua lembaga panti yang mengajukan proposal. Sedangkan program pengentasan kemiskinan mendapat alokasi Rp648,1 miliar, di antaranya perbaikan 500 rumah tidak layak huni, sanitasi dan MCK, beasiswa, serta jaminan kesehatan masyarakat semesta (UHC) untuk 284 ribu warga.
Benyamin menegaskan, LKPD Tangsel 2024 sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pengawasan dilakukan legislatif, Inspektorat Daerah, BPKP, dan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik,” katanya.
