Pangkal Pinang, PortalBanten.id | Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Momen ini disebut sebagai langkah besar dalam upaya pemerintah memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat.
Dalam prosesi yang berlangsung berjenjang, penyerahan aset dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan kepada CEO Danantara, dan terakhir kepada Direktur Utama PT Timah Tbk. Presiden Prabowo tampak menyaksikan langsung setiap tahap dengan ekspresi serius namun puas.
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Kita baru saja menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum,” ujar Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.
Barang rampasan tersebut bukan main-main:
terdapat 108 unit alat berat, 99 ton produk kristal Sn, 94 ton crude tin, ratusan unit alat pertambangan, 6 smelter, serta tanah seluas lebih dari 238 ribu meter persegi. Tak hanya itu, uang tunai senilai lebih dari Rp202 miliar dan sejumlah mata uang asing juga telah disetorkan ke kas negara.
Total nilai aset yang diserahkan, menurut Prabowo, mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, belum termasuk kandungan rare earth alias tanah jarang yang nilainya bisa berlipat ganda.
“Nilainya mendekati Rp7 triliun. Tapi tanah jarang—monasit itu—satu ton saja bisa 200 ribu dolar. Nilainya sangat besar,” kata Prabowo menekankan.
Presiden juga mengungkap angka yang mencengangkan: kerugian negara akibat tambang ilegal di kawasan PT Timah mencapai Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, total 300 triliun. Ini kita hentikan,” tegas Prabowo.
Penyerahan aset rampasan ini disebut-sebut sebagai “titik balik sejarah” bagi sektor pertambangan Indonesia. Pemerintah berkomitmen menutup celah tambang ilegal dan memastikan kekayaan mineral Indonesia kembali untuk rakyat.
Langkah ini sekaligus mempertegas sikap Prabowo di awal pemerintahannya: menindak tegas mafia sumber daya alam yang telah merampok kekayaan negara selama bertahun-tahun.
