Jakarta – Majalah The Economist menulis laporan yang menyebut demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini, menanggapi laporan tersebut dengan menegaskan pemerintah terus berupaya melindungi hak warga.
Laporan The Economist yang bertajuk ‘Presiden Indonesia menjanjikan reformasi tapi dia sendiri yang berubah’ itu dikeluarkan pada Jumat, Jumat (20/8/2021). Terselip tulisan juga di bawahnya yang menyatakan demokrasi di Indonesia semakin dilemahkan di era Jokowi.
Tulisan itu diawali dengan ulasan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Pertanyaan di TWK KPK seperti setuju atau tidak setuju homoseksual diberi hukuman fisik dinilai sangat aneh. Akhirnya 75 orang dinyatakan tak lolos TWK KPK dan beberapa di antaranya diputuskan diberhentikan. Beberapa di antara mereka bahkan merupakan penyidik terbaik yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut.
The Economist juga menyinggung soal Indeks Persepsi Korupsi yang turun jadi 37 dari skor 100 berdasarkan laporan dari Transparansi Internasional. Indonesia bahkan disebut lebih rendah dari India dan Brasil.
Selanjutnya, tulisan The Economist itu membahas terkait awal mula KPK berdiri hingga dinamika yang mengiringinya. Selain itu, langkah Jokowi menandatangani RUU KPK dinilai telah mengejutkan banyak pihak dan berakibat fatal terhadap pelemahan KPK.
Dalam tulisan itu, Jokowi awalnya disebut sebagai seorang reformis yang akan melindungi kebebasan sipil dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Namun hal itu berubah. Jokowi disebut telah memberdayakan para politikus hingga birokrat untuk mengikis checks and balances dalam sistem demokrasi.
Hal itu dikuatkan oleh laporan dari Freedom House yang menyebut Indonesia merosot dari ‘bebas’ menjadi ‘sebagian bebas’. Pada awal masa jabatan Jokowi yang kedua pada 2019 disebutkan bahwa ‘demokrasi Indonesia telah tenggelam ke titik terendah sejak berakhirnya Orde Baru’ mengutip dari tulisan Thomas Power dan Eve Warburton, di buku ‘Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?’.
Hal lain yang disorot di tulisan The Economist itu terkait upaya pemerintah menekan pandangan yang tidak disukainya. Masyarakat biasa yang mengkritik pemerintah secara online diancam dengan tuntutan pidana atau penjara. Selain itu, langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs yang tidak pantas juga menjadi sorotan.
Ada juga bahasan terkait upaya Jokowi menyingkirkan oposan politiknya. Koalisi pendukung Jokowi juga kini telah mendominasi kursi di parlemen. Selain itu, Jokowi disebut telah mengelilingi dirinya dengan para jenderal dan semakin bergantung pada angkatan bersenjata dalam melaksanakan kebijakan dalam negeri, seperti peningkatan produksi beras.
Tulisan itu kemudian ditanggapi Stafsus Mensesneg Faldo Maldini. Dia berbicara mengenai tantangan di setiap negara yang berbeda.
“Setiap lembaga pastinya punya laporan. Semua orang bisa punya penilaian. Namun kita punya kultur politik yang berbeda-beda juga. Tantangannya tiap negara tentu tidak sama,” kata Faldo kepada wartawan.
Terlepas dari itu, Faldo menghormati kritik yang muncul dalam tulisan tersebut. Dia juga memastikan pemerintah terus bekerja untuk memenuhi hak warga.
“Namun kami hargai laporan dan penilaian apa pun. Kami hormati. Seperti dalam pidato Presiden, kritik akan dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Dikritik tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Yang jelas, kami ucapkan terima kasih,” ujar Faldo.
“Selama kritikus pemerintah masih bekerja, maka api demokrasi terus menyala. Kami akan selalu pastikan tidak hak warga negara yang dicederai. Demokrasi adalah kontrol publik,” sambung dia.
Sumber : https://news.detik.com
