Serang, PortalBanten.id|Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang Digugat Perbuatan Melawan Hukum oleh Oknum LSM sekaligus Mantan Juru Bicara Al Muktabar.
Hafizh Nur Arifin selaku juru bicara dari Ega Mahendra Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang menjelaskan bahwa berikut kronologi gugatan yang dilakukan oleh oknum LSM yang juga merupakan mantan Juru Bicara Al Muktabar kepada Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang.
Kronologinya berawal dari gerakan yang dilakukan HMI MPO Cabang Serang yang membela NFK yakni guru yang diduga di kriminalisasi karena mengkritik Pj Gubernur Banten Al Muktabar dianggap sudah melakukan pencemaran nama baik.
Dipaparkan Hafizh melalui pesan tertulis nya, bahwa Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Ega Mahendra, tiba-tiba mendapat surat panggilan sidang dengan nomor perdata 44/Pdt.G/2023/PN Srg untuk bersidang pada hari Selasa 2 Mei 2023. Surat panggilan tersebut ditemukan oleh salah satu kader di Sekretariat HMI MPO Cabang Serang pada Kamis 27 April 2023.
“Dalam surat tersebut, sama sekali tidak dijelaskan duduk perkara gugatan perdata kepada Ega Mahendra, yang menjadi tergugat II. Surat panggilan itu juga tidak disertai dengan surat gugatan dari tergugat, sehingga persoalan gugatan itu sangatlah gelap bagi kami,” ungkap Hafizh dalam siaran tertulis nya, Sabtu (29/04/2023).
Lanjut Hafizh, setelah berkoordinasi dengan Banten Pos (PT Banten Berita Merdeka) yang merupakan tergugat I, kami mendapati bahwa gugatan tersebut dilayangkan oleh seseorang atas pemberitaan yang didalamnya memuat pernyataan Ega Mahendra, yang membela NFK, guru yang dikriminalisasi dengan dituduh mencuri listrik, hanya karena mengkritik Al Muktabar melalui Podcast bersama dengan Banten Podcast.
Dimana sambung Hafizh, Ega Mahendra dalam statemennya menyatakan bahwa ada DUGAAN kriminalisasi NFK atas dalih pencurian listrik, merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh Al Muktabar atau orang-orang terdekatnya, dengan menggunakan hak untuk melapor, mengguat, mengadu dan lain sebagainya, yang melekat pada diri warga negara, jelasnya.
Padahal Kata Hafizh, Ega Mahendra dalam berstatemen, sama sekali tidak menyebutkan nama penggugat, melainkan menggunakan kata ‘oknum’. Bahkan Ega Mahendra sama sekali tidak tahu siapa penggugat, apa pekerjaan penggugat, dan apakah penggugat orang yang sama dengan yang melaporkan NFK ke Polres Pandeglang, hingga surat pemanggilan Pengadilan Negeri Serang diterima olehnya, tambahnya.
Dan dalam berstatemen, Ega Mahendra menggunakan kata ‘menduga’ dan ‘patut diduga’, sehingga tidak mengarah pada tuduhan hingga fitnah, dan memenuhi asas praduga tidak bersalah, lanjut Hafizh.
“Sehingga kami menyimpulkan bahwa dalam pemberian surat pemanggilan oleh Pengadilan Negeri Serang, kami menduga dilakukan dengan cara yang tidak patut. Dugaan itu karena relaas surat pemanggilan yang diterima oleh Ega menyebutkan jika surat itu diberikan kepada kelurahan setempat, namun tidak ada stempel tanda terima dari pihak kelurahan. Juga surat pemanggilan itu tanpa dibarengi dengan surat gugatan dari penggugat, meskipun ditulis telah diberikan,” tegas Hafizh.
Masih kata Hafizh, dalam statemennya pula, Ega Mahendra pernah menyampaikan ‘Dalam demokrasi, dalam konstitusi negara kita, menyampaikan pendapat adalah hak yang mendasar dimiliki oleh masyarakat. Tidak ada yang boleh membredelnya, termasuk menggunakan cara-cara yang legal meski licik, seperti mengadukan ke polisi tanpa dasar yang jelas, menggugat ke pengadilan meskipun tidak jelas juga gugatannya, hanya untuk mengganggu dan merecoki orang-orang’, maka kami kader HMI MPO Cabang Serang sangat menduga kuat gugatan yang dilakukan oleh oknum LSM yang juga mantan Jubir Al Muktabar, sebagai bentuk pembungkaman aspirasi melalui cara yang legal meski licik.
Diakhir Hafizh menyatakan bahwa “Demikian kronologi yang kami tulis, sebagai bentuk penjelasan dan juga deklarasi bahwa kami tidak akan mundur melawan pihak-pihak yang berupaya membungkam kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, tandasnya.(Dd/red)
